Ia menjadi wakil Indonesia bersama Mohammad Hatta dalam Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah di Brussels, Belgia dan Jerman. Saat itu Maeda sempat menjadi atase pertahanan Kedutaan Besar Kekaisaran Jepang di Belanda dan Jerman.

Maeda adalah salah satu dari sedikit perwira militer Jepang yang bersimpati dengan perjuangan pemuda-pemuda Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Ia tidak keberatan kantornya digunakan Soebardjo dan kawan-kawan untuk melakukan berbagai pertemuan kecil.

Bahkan ia meminta Soebardjo agar lebih intens berkomunikasi dan menggelar beragam pertemuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Sejarawan Mestika Zed dalam Giyugun: Cikal-Bakal Tentara Nasional di Sumatra mengungkapkan bahwa kebijakan Maeda yang moderat itu bertolak belakang dengan sikap sinis militer Jepang, terutama Rikugun.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, saat terjadinya peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Kekaisaran Jepang langsung menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tiga tokoh nasional, Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat diminta bertemu Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Pasifik Marsekal Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Terauchi mengatakan, Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945.

Tiga hari setelah pertemuan, Radio Asia Raya mengumumkan kekalahan Jepang atas Sekutu. Peristiwa ini membangkitkan para pemuda di Indonesia untuk meminta Soekarno mengumumkan kemerdekaan secepat mungkin.

Pada 16 Agustus 1945, dipimpin Sukarni, para pemuda sempat mengasingkan Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta, ke Rengasdengklok, Karawang, untuk mengumumkan proklamasi hari itu juga. Ide itu ditolak kedua pemimpin pertama Indonesia itu. 

Soebardjo pun menjemput Soekarno-Hatta untuk pulang ke Jakarta diiringi para pemuda. Sayangnya, mereka tiba di Jakarta dalam kondisi sudah larut malam dan tujuan ke Hotel Des Indes untuk menggelar rapat pun gagal karena sudah tidak bisa dipakai untuk kegiatan.

Soebardjo yang aktif di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kemudian meminta izin kepada Maeda untuk memakai kediamannya sebagai lokasi rapat persiapan kemerdekaan.