MCMNEWS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan data aduan dan perkara selama tahun 2020. Pemaparan tersebut disampaikan dalam acara Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020 di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Anggota DKPP, Ida Budhiati, mengungkapkan, dalam kurun waktu satu tahun ini, DKPP telah menerima 415 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dari seluruh aduan tersebut, hanya 184 yang memenuhi syarat menjadi perkara dan disidangkan DKPP.

“101 perkara di antaranya sudah dibacakan putusannya,” kata Ida, dalam keterangannya, ditulis Senin, (21/12/2020).

Dari 101 perkara yang telah diputus, diantaranya melibatkan 409 penyelenggara yang duduk di bangku Teradu dalam sidang DKPP. Dari seluruh Teradu yang telah dibacakan amar putusannya, 200 Teradu (42,8%) mendapatkan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP. Sedangkan 209 Teradu lainnya mendapat sanksi karena terbukti melanggar KEPP.

Ida menuturkan, sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada 209 Teradu sangat beragam, meliputi Teguran Tertulis atau Peringatan untuk 174 Teradu (42,5%), Pemberhentian Sementara untuk dua Teradu (0,4%), Pemberhentian Tetap untuk 26 Teradu (6,3%), dan Pemberhentian dari Jabatan untuk tujuh Teradu (1,7%).

“Syukur alhamdulillah lebih banyak penyelenggara pemilu yang mendapat Rehabilitasi dibanding dijatuhi sanksi,” tutur Ida.

Lanjut Ida, berdasar lembaga penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten/Kota adalah yang terbanyak diadukan dengan 334 orang. Di posisi kedua adalah penyelenggara pemilu Dari Bawaslu Kabupaten/Kota dengan sebanyak 229 orang.

“Pada tahun 2020 kami lebih banyak menerima aduan melalui surat dan email. Masyarakat tidak datang langsung tapi dilayani melalui surat elektronik. Masih ada juga yang belum mantap memilih tatap muka ke sekretariat,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan wilayah putusan DKPP Tahun 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Sumatera Utara menjadi zona merah, hal itu karena lebih dari 50 aduan dengan laporan masing-masing 149 aduan dan 95 pengaduan.