MCMNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) disebut malas berkolaborasi dengan masyarakat soal Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recyle (TPS3R).

Demikian dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi, Selasa, (30/3/2021).

“Saya kira begitu (malas berkolaborasi dengan masyarakat, red). Pemkot terlalu bersikap gampangan menanggapi masalah sampah,” kata Amir Hamzah.

“Padahal ini adalah salah satu faktor yang menjadi isu strategis dalam pembangunan dalam setiap wilayah. Maka dari itu perlu adanya istilah kolaborasi dalam rencana pembangunan, jadi Pemkot Tangsel perlu mengajak masyarakat,” tambahnya.

Amir mengungkapkan, Pemkot Tangsel memiliki regulasi yang mengatur soal penanganan sampah, termasuk terlibatnya peran masyarakat dalam menanganinya. Namun, imbuh Amir, dengan tidak terjalinnya komunikasi soal pengelolaan sampah, membuat Pemkot melanggar peraturannya sendiri.

“Itu (Pemerintah, red) melanggar peraturannya sendiri. Besar kemungkinan juga Perda itu belum dijabarkan oleh Walikotanya dalam Peraturan Wali Kota (Perwal),” ungkapnya.

“Kalau di Jakarta, tiap RT/RW ada pengelola khususnya secara berkala, penampungan sementara di tingkat RW, dan dipilah, setelah itu besoknya akan diangkut oleh mobil angkutan sampah,” tambahnya.

Menurut Amir, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menekan distribusi sampah ke TPA Cipeucang.

Sehingga, lanjutnya, Pemkot memiliki tanggung jawab dalam menggandeng seluruh lapisan masyarakat, melalui anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

“Kan ada organisasi kemasyarakatan yang berkiprah di lingkungan hidup dan mereka juga punya pengetahuan pastinya, mereka bisa membantu Pemerintah Tangsel dengan adanya hubungan anggaran kepada mereka. Pemerintah harus memanfaatkan orang yang ada di sekitar situ (TPS3R, red), itu kan bisa menciptakan lapangan kerja,” tegas Amir.

“Kita kolaborasi dengan masyarakat, harus dilibatkan, masyarakat jangan dianggap sebagai objek saja tapi masyarakat harus dianggap sebagai subjek dalam setiap pembangunan,” tandasnya.