MCMNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025 tidak boleh mengganggu layanan kesehatan masyarakat. Terlebih, pemerintah akan segera memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang menjadi salah satu program prioritas.  

Menurut Charles, PKG akan mulai dilaksanakan pada Senin (10/2) dan tetap harus berjalan meskipun ada keterbatasan anggaran. Layanan kesehatan yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif harus tetap tersedia bagi masyarakat.  

“Skala prioritas program perlu dilakukan untuk siasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” ucapnya, Sabtu.  

PKG ini diperuntukkan bagi warga yang sedang berulang tahun, di mana mereka akan menjalani pemeriksaan terhadap belasan jenis potensi penyakit. Dengan pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini.  

Lebih lanjut, Charles menyoroti bahwa hasil pemeriksaan PKG kemungkinan besar akan mendorong masyarakat untuk segera menjalani pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan. Layanan ini pun akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi lonjakan pelayanan kesehatan kuratif yang mungkin terjadi akibat program ini.  

“Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” ungkapnya.  

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa program Cek Kesehatan Gratis, yang menjadi program kesehatan dengan target terbesar sepanjang sejarah Indonesia, resmi diluncurkan dan akan dimulai pada Senin (10/2).  

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk mencegah serta menangani risiko penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar di setiap siklus kehidupan.