MCMNEWS.ID – Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran.

“Banyak petani dan nelayan di daerah pemilihan (dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalan bansos yang sering tumpang tindih,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPK dan BPKP, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, ditulis Kamis, (8/9/2022).

“Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagi BPKP dan BPK untuk terus kawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, dan penyalurannya. Termasuk penyaluran bansos yang penting sebagai bantalan untuk lindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM,” lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin. Sisanya dinikmati oleh kalangan mampu

Menutup keterangannya, politisi Partai Golkar tersebut juga mendorong BPKP terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan.

“Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah,” tandas Putri dikutip dari rilis resmi parlementaria.

“Karena dapil saya yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak,” ungkapnya

“Makanya, BPKP harus pastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuan dunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu,” pungkasnya.