MCMNEWS.ID – Pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad-Saraswati, melalui kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilansir MCMNEWS.ID, dari website resmi Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Muhamad-Saraswati tersebut didaftarkan pada Senin (21/12/2020) pukul 22.48 WIB.

Dalam gugatan tersebut paslon Muhamad-Saraswati memberikan kuasa hukum nya kepada 9 orang, diantaranya Astiruddin Purba, Fajri Safi’i, Swardi Aritonang, Wiryawan Aprianto, Herbert Sihotang, Saepudin Umar, Frans Daromes Simamora, Holiwati, Rizal Muhammad Yusuf.

Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Muhamad-Saraswati memohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Meski pendaftaran gugatan sengketa di MK terkait selisih suara telah diatur. Namun, tim kuasa hukum Muhamad-Saraswati melampirkan beberapa rujukan putusan MK dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada.

“Bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) tetang persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan
secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan
mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria
permasalahan – permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada,” dikutip dalam salah satu point pada kedudukan hukum pemohon.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Muhamad-Saraswati menduga bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangsel diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Tim Kuasa Hukum Muhamad-Saraswati membeberkan empat point dugaan kecurangan yang TSM.

Dugaan kecurangan tersebut diantranya adalah Penyaluran dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan paslon nomor urut tiga, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan paslon nomor urut tiga, Keterlibatan langsung penyelenggara dalam pemenangan paslon nomor tiga, dan money politic yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan nomor urut tiga.