MCMNEWS.ID – DPR RI mendukung langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melayangkan surat teguran kepada Bupati dan Walikota yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan, langkah Mendagri merupakan bentuk keseriusan dalam mengawasi realisasi belanja anggaran pemerintah daerah ditengah masa pandemi Covid-19.

“Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia,” ujar Guspardi, Senin, (6/9/2021).

Menurut Guspardi, pemerintah daerah jangan menunggu teguran dari Mendagri sebagai Pembina Kepala Daerah agar optimal melaksanakan mandat realokasi APBD untuk penanganan Covid -19.

Lanjut Guspardi, para tenaga kesehatan merupakan front liner yang menjadi tumpuan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 di masa pandemi ini.

Apalagi Kebijakan refocusing APBD tahun 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah.

“Karena pembayaran insentif nakes daerah merupakan anggaran yang harus jadi prioritas dalam realokasi APBD di setiap daerah,” tegasnya

Politisi PAN itupun menuturkan, oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes di daerah dan segera melaporkannya ke pemerintah pusat.

“Sehingga insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) tidak terhambat dibayarkan pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak segera memberikan insentif tenaga kesehatan yang merupakan hak mereka,” pungkasnya.