MCMNEWS.ID  –   Tidak kunjung berakhirnya pandemi Covid-19 membuat masyarakat Indonesia yang terdampak mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya.

Kesulitan-kesulitan itu ditambah dengan perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pun melalui Kementerian Sosial meluncurkan bantuannya dengan memberikan bansos. Namun di dalam bansos tersebut ditemukannya beras berkutu yang tidak layak dikonsumsi.

Terkait hal tersebut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pihak terkait melakukan quality control sebelum mendistribusikan beras untuk bantuan sosial (bansos).

LaNyalla juga meminta masyarakat mengembalikan beras bantuan sosial (bansos) yang mereka terima jika berkutu dan kuning. Kementerian Sosial pun diharapkan bertanggung jawab.

“Kembalikan saja kalau beras bansos yang diterima tidak layak konsumsi. Segera minta ganti dengan yang kualitasnya lebih bagus. Saya kira Kemensos dan Bulog akan meresponnya dengan baik,” ujar LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Kamis (5/8/2021).

Beras yang dipenuhi kutu ini dijumpai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, di Kabupaten Bangkalan, Madura. Beras-beras tersebut adalah bansos dari Kementerian Sosial dalam paket lima kilogram.

Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Jembrana, Bali. Puluhan kilogram beras bansos di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Kemensos RI berwarna kekuningan.

“Pembagian beras bansos berkutu ini sudah berkali-kali terjadi. Saya anggap aneh, mengapa masih saja berulang dan tidak belajar pada kejadian yang sebelum-sebelumnya. Artinya pemeriksaan produk dan quality controlnya tidak berjalan,” lanjutnya.

Sejak awal ketika bansos beras akan diberikan, sebenarnya LaNyalla sudah mengingatkan Kemensos dan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait kualitas beras. Dia meminta pemeriksaan terhadap beras bansos yang akan didistribusikan harus lebih teliti.

“Makanya saya pernah bilang perlu ada tim monitoring dan evaluasi. Selain menjaga kualitas beras, juga mengevaluasi proses distribusi dan memecahkan masalah di lapangan,” ujar dia.

LaNyalla juga menyinggung kemungkinan kasus serupa terjadi di daerah lain. Pemerintah daerah dan Bulog di wilayah perlu untuk mengecek kembali stok-stok beras di gudangnya masing-masing.

“Tidak semua bansos dari pemerintah kualitasnya jelek, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kontrol kualitas secara rutin. Biasanya kualitas beras juga bergantung pada penyimpanan di gudang. Ini domain Bulog untuk memperhatikan stok beras yang ada,” jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Kementerian Sosial memang menyalurkan beras sebesar 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal di kawasan Jawa-Bali yang terdampak PPKM.

Penerima bansos paket 5 kg itu adalah masyarakat yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).