MCMNEWS.ID – Setelah salat Jumat (27/12/2019) hari ini hindari daerah Kuningan Jakarta Selatan, tepatnya di areal Kedutaan Besar Cina.

Sebab setelah salat Jumat Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

Unjuk rasa digelar itu dalam rangka merespons dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Pemerintah Cina terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

Aksi unjuk rasa itu rencananya digelar setelah Salat Jumat atau sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah kelompok Islam, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni 212, berencana bergabung dalam aksi ini.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengklaim aksi akan dihadiri sekitar 10 ribu orang. Selain anggota ormas Islam, Slamet juga mengatakan aksi akan dihadiri oleh santri, ulama, dan habaib.

FPI telah membuat surat edaran kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Mereka diminta ikut dalam aksi solidaritas untuk Uighur tersebut.

Ketua Umum FPI Sobri Lubis menyebut FPI menggelar aksi karena menerima informasi bahwa etnis Uighur di China dilarang memiliki dan membaca Alquran. Pemerintah Cina, lanjutnya, juga mewajibkan etnis Uighur mengikuti kamp re-edukasi.

Berdasarkan informasi yang ia terima, pria etnis Uighur yang mendekam di kamp re-edukasi dipaksa menerima orang asing nonmuslim untuk tinggal satu atap dengan keluarga atau istrinya. Bila menolak, pria Uighur akan dituduh sebagai ekstremis radikal.

“Dan dijebloskan ke dalam kamp re-edukasi yang menurut beberapa laporan LSM HAM internasional justru tempat di mana banyak penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi,” kata Sobri.

Ahmad Sobri Lubis mengatakan, perampasan hak asasi manusia umat Islam Uighur di wilayah Xianjiang dinilai keterlaluan. Menurutnya, Cina juga menggunakan alasan deekstrimifikasi dan melawan radikalisme untuk merenggut HAM dan hak asasi beribadah, ekonomi, sosial, politik, dan budaya etnis Uighur.

“Sebenarnya adalah penahanan semena-mena tanpa proses hukum yang adil sesuai standar internasional,” ujar Sobri.

Sobri berharap Indonesia proaktif untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dia meminta Indonesia tidak menolak utusan dari Uighur yang ingin meminta bantuan dari pemerintah Indonesia.

“Justru dengan kejadian ini menampakkan bahwasannya pemerintah Indonesia sangat-sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dialami oleh jutaan orang Muslim,” ujar Sobri.