MCMNEWS.ID   –  Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 mengeluarkan aturan terkait pembatasan aktivitas selama liburan Idul Adha 1442 Hijriah.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, pembatasan ditetapkan melalui beberapa pertimbangan, antara lain bahwa pengalaman libur panjang yang berdampak pada peningkatan laju penularan, merebaknya klaster keluarga, optimalisasi fungsi Satgas atau pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan kasus sesuai kondisi masing-masing, dan menyediakan payung kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Iduladha 1442 H.

SE pembatasan aktivitas liburan Hari Raya Idul Adha juga berlaku untuk daerah terdampak PPKM Mikro Diperketat dan kabupaten/kota zona merah serta oranye non PPKM Darurat.

“Pada prinsipnya perubahan kebijakan nasional yang dilakukan bukan untuk membingungkan masyarakat, namun semata-mata berusaha tetap adaptif dengan kondisi saat ini sehingga kondisi Covid-19 dapat terkendali,” papar Wiku.

Satgas mengatur pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Iduladha. Kegiatan peribadatan/keagamaan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat atau PPKM Mikro diperketat, dan pada wilayah yang non PPKM Darurat namun berzona merah dan oranye, kegiatan akan dilakukan dari kediaman masing-masing.

Sedangkan daerah yang tidak termasuk dalam cakupan tersebut, dapat melakukan kegiatan ibadah berjamaah dengan syarat kapasitas maksimal di dalam rumah ibadah sebesar 30 persen dengan penerapan prokes ketat.

Wiku menekankan agar kegiatan silaturahmi dilakukan secara virtual untuk mengurangi potensi penularan. Pada implementasinya, fungsi posko di desa atau kelurahan akan dioptimalkan, lengkap dengan ketentuan sanksi.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, aturan tersebut berlaku mulai hari ini, Minggu (18/07/2021) sampai 25 Juli mendatang.

Selama periode tersebut, seluruh bentuk perjalanan orang keluar daerah akan dibatasi, terkecuali untuk pekerja di sektor esensial dan kritikal.

“Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan dan untuk masyarakat dari pemerintah daerah setempat,” ujar Wiku.

Untuk perjalanan antardaerah, ketentuan dokumen hasil negatif Covid-19 masih sama, yaitu wajib PCR maksimal 2×24 jam untuk moda transportasi udara dan PCR/rapid antigen maksimal 2×24 jam pada moda transportasi lainnya, kecuali di wilayah Aglomerasi.

Selain itu, ketentuan dokumen tambahan khusus perjalanan dari dan untuk ke Pulau Jawa Bali berupa kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama disebut masih berlaku, kecuali untuk kendaran logistik dan pelaku perjalanan dengan kategori mendesak.

Selain itu, ada kelompok perorangan yang dikecualikan seperti mereka dengan keperluan mendesak misalnya pasien sakit keras, ibu hamil dengan pendamping satu orang.

Lalu, kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal 2 orang dan pengantar jenazah non Covid-19 dengan pendamping maksimal 5 orang serta pelaku perjalanan di bawah 18 tahun.