MCMNEWS.ID – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) melalui Sekretaris Jenderal, Bungas T. Fernando Duling, secara resmi menyampaikan sikap organisasi terhadap dinamika pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyatakan, berdasarkan data evaluasi internal dan tinjauan lapangan per Kuartal I-2026, ada sejumlah SPPG yang mengalami penutupan sementara maupun permanen.

Langkah ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respon atas Ketidaksesuaian Standar Bangunan: Kegagalan mitra dalam menyediakan area minimal 400m persegi yang higienis; ​Deviasi Juknis, yaitu penggunaan peralatan masak yang tidak memenuhi standar keamanan pangan; ​Anomali Anggaran Bahan Baku, yang mana ditemukan adanya pengurangan kualitas menu yang tidak sebanding dengan unit cost yang telah ditetapkan.

​Fernando Duling menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kepastian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada mitra/yayasan pengelola.

​”Dana enam juta rupiah per hari itu adalah kompensasi pengganti penyediaan gedung dan alat. Jadi, secara matematis dan moral, tidak ada alasan bagi mitra atau petugas SPPG untuk menyentuh, apalagi memotong anggaran bahan baku,” tegas Fernando.

Ia menyebutkan, DPP ARUN melihat setiap gangguan terhadap biaya bahan baku bukan sekadar masalah teknis, melainkan sabotase terhadap ekonomi kerakyatan.

“Dampaknya bisa dilihat pertama adalah pada penyedia lokal, seperti petani dan peternak. Pemotongan anggaran bahan baku, memaksa SPPG mencari bahan murah berkualitas rendah, yang mengesampingkan produk lokal dari petani dan peternak rakyat,” ujarnya.

Dampak kedua, adalah pada sektor ​UMKM dan perkebunan. Dimana, rantai pasok pangan yang seharusnya menghidupkan ekonomi desa menjadi layu akibat praktik maladminstrasi di tingkat SPPG.

“Dan yang paling buruk aalah, hak gizi ​penerima manfaat lah yang menjadi taruhannya. Anak-anak sebagai penerus bangsa, tak bisa mendapatkan gizi yang layak. Ibu-ibu hamil tidak bisa mendapatkan gizi bagi para calon penerus bangsa,” ujarnya lagi.

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan partisipatif. Fernando pun menyatakan telah menginstruksikan seluruh kader ARUN di daerah untuk memantau setiap SPPG.

“Jangan biarkan hak petani kita dirampas dan gizi anak kita dikurangi oleh oknum yang mencari keuntungan di luar insentif resmi,” kata Fernando.

Saat momentum libur Lebaran 2026, DPP ARUN mendesak ​BGN dan para mitra untuk segera melakukan audit total dan pembenahan fasilitas bagi SPPG yang sempat ditutup.

Dan bagi para ​Petugas SPPG harus melakukan pelatihan ulang (re-training) agar memahami bahwa setiap rupiah bahan baku harus kembali ke piring siswa melalui tangan petani lokal.

​”DPP ARUN tetap konsisten mendukung Program MBG sebagai program strategis nasional. Namun kami akan menjadi yang terdepan dalam mengkritisi jika pelaksanaannya mengkhianati amanat rakyat,” pungkas Fernando.(***)