MCMNEWS.ID | Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Jonis. Dok: istimewa
MCMNEWS.ID – Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Kelurahan.
Pasalnya, Rizki Jonis menyebut, jangan sampai dana yang digelontorkan oleh Pemkot Tangsel sebesar Rp600 juta untuk setiap kelurahan itu bernasib seperti dana desa disejumlah daerah.
“Dari dulu sudah kita omongin bahwa banyak daerah-daerah yang penyimpangan dana desa. Dana kelurahan ini ya tidak jauh beda dengan dana desa, makanya kita minta kepada pengguna anggaran agar dapat ketat pengawasannya,” kata Rizki Jonis, kepada MCMNEWS.ID, Selasa, (20/7/2022).
Politisi Partai Demokrat itupun mengapresiasi langkah Pemkot Tangsel yang telah mengantisipasi dengan menunjuk Inspektorat dan BPKAD untuk melakukan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Menggandeng Inspektorat dan BPKAD itukan jangan sampai bahwa ada kesalahan laporan dan segala macam. Jadi benar-benar penggunaan anggaran yang ada di Kelurahan itu benar-benar pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan dan kegunaan yang ada,” bebernya.
“Makanya itu harus ada pendampingan dari BPKAD dengan Inspektorat, jangan sampai itu tidak ada pendampingan sehingga akan masuk BPK, kita antisipasinya kesana,” lanjutnya.
Diketahui, sebelumnya, Pemkot Tangsel telah mengambil langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan Dana Kelurahan.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, dalam Rapat Koordinasi dengan seluruh Camat dan Lurah se Kota Tangsel beberapa waktu lalu, di Puspemkot Tangsel, Selasa, (13/7/2022).
Bambang menerangkan, langkah preventif yang dimaksud dengan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat.
“Kita justru preventif kan, ini kita lakukan upaya preventif, agar yang sifatnya sudah kita prediksi kalau seandainya upaya preventifnya tidak kita lakukan ini terjadi,” kata Bambang, ditulis Rabu, (13/7/2022).
“Makanya kita lakukan preventif melalui pendampingan dari BPKAD dan Inspektorat khususnya ke tim Kecamatan yang nanti tim Kecamatan yang akan turun menjadi penerus pengawas ke Kelurahan,” tambahnya.