MCMNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dalam pilkada serentak dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. 

Menko Polhukam Mahfud MD dalam Webinar dengan pusat studi Pusako FH Universitas Andalas, Padang (11/9) mengungkapkan 92  persen calon kepala  daerah dibiayai cukong.

Akibatnya sudah bisa diduga. Ketika terpilih muncullah korupsi kebijakan. Sebuah modus korupsi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi uang.

Mahfud juga mengatakan, bahwa sejak Pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, para cukong banyak yang menabur benih bersama para kontestan dalam pelaksanaan Pilkada.

Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini sudah pasti terjadi.

Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerja sama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang.

“Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang (galian C) yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih,” tuturnya. 

Hal itu terjadi karena dalam undang-undang ada juga diatur, misalnya, seorang bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah.

Dari sisi UU, pemberian lisensi itu legal. Karena seorang kepala daerah boleh memberi konsensi tambang kepada pengusaha dengan memperhitungkan prosentase luas wilayah.

Pada praktiknya, kata Mahfud, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang seharusnya. Bahkan tak sedikit kepala daerah juga berinisiatif membuka izin baru bagi para cukong yang pernah membantu membiayai masa kampanye ketika Pilkada sebelumnya.

Entah mendapat data dari mana, sehingga Mahfud MD bisa menyebut angka pasti 92 persen? Tetapi apa yang disampaikan Mahfud dijamin sahih. Mungkin kalau ada yang meleset, hanya pada jumlah presentasenya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah mengungkapkan data yang tak jauh berbeda.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh KPK, 82 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong dan sponsor. Dari situlah korupsi berpangkal.

Para cukong ini tidak memberikan dana secara gratis. Seperti perjanjian dengan setan. Perjanjian orang yang mencari pesugihan, kekayaan di tempat-tempat keramat!

Untuk daerah yang memiliki potensi tambang, atau hutan mereka meminta imbal balik konsesi. Mulailah mereka menjarah habis tambang dan hutan.

Untuk daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam (SDA) mereka mengincar berbagai kebijakan berupa kemudahan dan proteksi bisnis.

Sementara daerah yang tidak punya  SDA, secara bisnis juga tidak potensial, para cukong ini mengincar proyek-proyek APBD. Ini level korupsi yang paling kere. Tapi tetap saja setimpal hasilnya.

Para cukong inilah yang akan membiayai semua keperluan kandidat.

Mulai dari membayar tiket ke parpol, membayar lembaga survei, media dan iklan media, buzzer, pembuatan atribut, pengerahan massa, membayar aparat negara, sampai money politics.

Dalam banyak kasus,  para cukong ini membentuk konsorsium.  Mereka menjadi investor politik. Sebuah bisnis dengan keuntungan berkali lipat!

Biasanya tahapanya dimulai dengan menyewa lembaga survei untuk mendeteksi siapa kandidat yang paling potensial.

Dengan berbekal peta kekuatan kandidat,  para cukong mulai mendekati kandidat. Terciptalah kerjasama saling menguntungkan, berbuntut memainkan kebijakan. Menguras, menghancurkan SDA dan menggarong anggaran negara.