MCMNEWS.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, bahwa pihaknya akan menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal indikasi tak berjalannya fungsi pendampingan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kami belum menelusuri dugaan korupsi yang melibatkan TP4D. Namun ada indikasi TP4D tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga bangunan (sheet pile) berkualitas buruk dan jebol,” kata Boyamin, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id.

“Meskipun telah dikawal oleh TP4D, kami tetap melapor kepada Kejaksaan (Kejagung) sebagai bentuk pertanggung jawaban karena mungkin aja TP4D tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.

Boyamin menambahkan, selain ke Kejagung, pihaknya pun akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KPK guna mendesak penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang.

“Betul (TPA Cipeucang harus ditutup). Rencana akan bersurat kepada beberapa instansi termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika TPA tidak ditutup , maka akan berkirim surat kepada Kepolisian (Polri), Kejaksaan (Kejagung) dan KPK,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator TRUTH, Jupri Nugroho, mengungkapkan, dirinyanakan menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) yang baru dilantik untuk menelusuri peranan pendampingan TP4D dalam proyek pembangunan Sheet Pile TPA Cipeucang.

“Jadi tidak ada salahnya juga pihak Kejari Tangsel memeriksa hasil kerja TP4D pada saat belum dibubarkan, karena pasti tau kenapa (sheet pile) bisa jebol. Sheet pile TPA Cipeucang saat itu masih dalam pengawasan TP4D. Nah, mari kita tanyakan bagaimana kerja TP4D pada saat pengawasan pembangunan sheet pile,” kata Wakil Koordinator TRUTH Jupri Nugroho.