MCMNEWS.ID – Kegiatan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, yang memberikan santunan menjelang pelaksanaan hari pencolosan Pilkada Tangsel menuai beragam komentar, hal itu disebabkan sebagian pihak menduga adanya kepentingan dalam kegiatan tersebut.

Menanggapi itu, Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengingatkan Airin untuk cermat dan hati-hati dalam menjalankan kegiatan.

Hal itu lantaran, selain menjabat sebagai Walikota Tangsel, disisi lain Airin juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tangsel. Terlebih, salah satu kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah keponakannya.

“Dia itu sebenarnya (secara tidak langsung) incumbent, karena dia mendukung keponakannya, itukan yang tidak menjadi pengetahuan umum. Bu Airin dalam hal ini harus hati-hati, karena dia meskipun tidak mecalonkan, tapi dia kan dalam posisinya sebagai Ketua Umum DPD Partai sekaligus adalah dalam hal ini ada kekerabatan dengan salah satu pasangan calon,” kata Siti Zuhro, kepada Mcmnews.id, Sabtu, (5/12/2020).

Siti mengungkapkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel harus cermat dan proaktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.

Apalagi, lanjut Siti, jika kegiatan tersebut mendapatkan keluhan dan dirasa memberatkan pasangan calon lainnya.

“Tidak perlu menunggu, tapi dia (Bawaslu Tangsel, red) langsung proaktif mencegah dan mengawasi, dan kalau itu ternyata kurang tepat karena (diduga) ada nuansa santunan itu bagian dari vote buying atau dari mobilisasi untuk mendongkrang dukungan ke calon tertentu, itu tentu harus diperkarakan,” jelas ungkapnya.

“kita mintakan bawaslu harus melakukan secara proaktif menelusuri sehingga supaya kompetisinya ada fairness disitu, ada rasa keadilan bagi pasangan calon lain yang bukan incumbent,” tuturnya

Siti pun meminta kepada Bawaslu Kota Tangsel untuk menuntaskan setiap laporan yang masuk. Hal itu untuk meminimalisir adanya konflik dalam Pilkada Kota Tangsel.

“Oleh karena itu Bawaslu wajib memproses semua laporan ini dan dituntaskan, supaya nanti tidak menjadi silang pendapat atau bahkan konflik pilkada,” tegas Siti.

“Jangan sampai akumulasi pada saatnya terjadi konflik Pilkada, jadi sengketa Pilkada ini yang harus dihindari,” pungkasnya.