MCMNEWS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menyebut banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang hanya fokus memburu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, lanjut Misbah, banyak Pemda yang hanya fokus pada merapihkan dan melengkapi administrasi transaksi keuangan tanpa memastikan substansi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keuangan daerah itu bagus secara administratif saja, tetapi belum menjangkau pada substansi program, perbaikan secara subtansial itu contohnya salah satunya adalah anggaran tersebut mampu atau tidak untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Misbah, Kamis, 26 Mei 2022.

“Bisa jadi daerah mendapatkan WTP walau angka kemiskinannya naik, itu menandakan bahwa anggarannya belum efektif,” tambahnya.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.

Raihan Opini WTP sendiri dinilai karena Pemkot Tangsel yang terus berkomitmen dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah.

Kendati demikian, ironinya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangsel tahun anggaran 2021, dalam nota pengantar LKPJ Walikota tahun 2021 yang dibacakan oleh Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, disebutkan, bahwa dalam capaian kinerja makro pembangunan daerah tahun 2021, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan.

“Angka kemiskinan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,57 persen dari angka 2,29 persen pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan,” kata Pilar beberapa waktu lalu, Rabu, (16/03/2022).

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8,60 persen dari angka pengangguran 8,48 persen pada tahun 2020,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Alexander Prabu, mengakui bahwa masih banyak program dari Pemkot Tangsel yang substansinya belum dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

“Saya menghargai WTP dari BPK, itu artinya bahwa Pemkot Tangsel melakukan penggunaan anggaran dengan tertib, tetapi lagi-lagi, itu hanya administrasi. Yang jauh lebih penting adalah apakah program-program pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

“Banyak sekali sebuah program berhenti hanya sekedar program yang outcomenya tidak ada, ditambah tingkat pengangguran dan kesenjangan yang masih cukup tinggi,” pungkasnya.