Penjegalan rissing star keluarga Bung Karno ini bermula dari tidak diakuinya kemenangan Megawati di Kongres PDI tahun 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Semula orang yang diplot sebagai ketua umum PDI oleh Cendana adalah Budi Hardjono.

Melalui voting pengambilan suara dengan drama mati listrik saat penghitungan suara, Megawati meraup 256 suara dari 305 suara cabang yang diperebutkan di forum kongres partai.

Rezim pun disebut ‘tega membuat dualisme kepengurusan tuan rumah penyelenggara kongres yang mengambil tempat di Asrama Haji Sukolilo. Kubu PDI Jawa Timur yang direstui pemerintah adalah Latif Pujosakti, sedangkan yang pro Megawati dan didukung akar rumput adalah Sucipto.

Gagal di Surabaya, Orde Baru kembali menyiapkan skenario lagi dengan mem-plotting Soeryadi sebagai ketua umum untuk mendongkel Megawati di Kongres PDI di Medan tahun 1996. Di mata pemerintah, PDI yang sah adalah PDI Soeryadi, sedangkan di akar rumput yang sah adalah PDI Megawati.

Walau terjadi dualime kepemimpinan yang ‘disengaja’ pemerintah waktu itu, jalan Soeharto untuk menjadi presiden (lagi) dari hasil Pemilu tahun 1997 harus disiapkan sejak awal. Euforia kebangkitan demokrasi yang mulai disandarkan rakyat kepada Megawati harus dilumpuhkan.

Aksi mimbar bebas yang sebelumnya rutin diadakan di halaman kantor DPP PDI harus dihentikan karena setiap hari meneriakkan kebobrokan rezim Orde Baru.

Baca juga: Gelar Tabur Bunga Dan Doa Bersama Mengenang Kudatuli, Tragedi Berdarah Kantor PDI di Diponegoro

Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh dan aktivis penentang Orde Baru membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi upaya paksa pengambilalihan, disambut dengan perlawanan.