MCMNEWS.ID –  Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi ‘kampung pemulung’ yang terletak di Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Kota Tangsel, Senin, (13/4/2020).

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Aji Bromokusumo, menyatakan, maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk mengedukasi dan memberikan bantuan kepada para Pemulung.

“Pemulung adalah kelompok masyarakat yang sering dilupakan. PSI membagikan masker kepada mereka karena mereka warga Tangsel juga. Kami tidak melihat dapil siapa dan bagaimana lagi, mereka adalah saudara kita,” kata Aji dalam rilis yang diterima Mcmnews.id, Senin (13/4/2020).

Selain memberikan masker, Aji menambahkan, bahwa pihaknya turut membagikan makanan bagi mereka, serta mengedukasi kepada mereka tentang pentingnya penggunaan masker.

“Kita juga mengedukasi mereka soal virus covid-19. Tentang pentingnya menggunakan masker dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi mereka saudara kita, kita juga memperhatikan mereka,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Alexander Prabu, bahwa Pemkot Tangsel akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mereka (pemulung) pun perlu diberikan informasi.

“Jika PSBB mulai diterapkan di Tangsel, mereka harus diperhatikan oleh Pemkot. Jangan hanya diedukasi tapi diberi fasilitas kesehatan dan tak lupa dibantu agar mereka bisa makan. Tak perlu harus punya KTP Tangsel agar dapat bantuan, nyatanya mereka berada di Tangsel yang termarginalkan. Mereka harus tetap mendapat bantuan sosial jika mereka tidak bisa keluar rumah lagi,” kata Alexander.

“Rencana bantuan sosial non tunai yang akan diberikan oleh dinsos hanya 200KK per kelurahan. Sy sudah dapat pengaduan dari beberapa RW akan hal ini. Pemkot harus menambah jumlah penerima semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Menurut Alex, guna memaksimalkan bantuan, Pemkot Tangsel harus ‘berani’ menghentikan semua kegiatan yang tidak berhubungan dengan penanganan corona.

“Semua anggaran yang tidak ada hubungan dengan penanganan covid-19 dihentikan dulu dan digeser untuk penambahan anggaran. Dan anggaran ini harus diawasi secara ketat oleh masyarakat dan institusi independen yang kredibel,” tandasnya.