MCMNEWS.ID – Pemkot Tangerang Selatan merealisasikan belanja alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 38,14 miliar pada 2024, hampir menyamai pagu Rp 39,15 miliar. Besarnya anggaran ini menuai kritik dari Leony Vitria Hartanti yang menilai prioritas belanja daerah belum berpihak pada kebutuhan publik.

Diketahui, realisasi tersebut termuat dalam Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2024 pada halaman 332, yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah pada Sabtu (20/9/2025).

Jika merujuk pada laporan keuangan itu, pos belanja modal alat kantor dan rumah tangga masuk dalam kategori belanja peralatan dan mesin. Total realisasi belanja pada kategori ini mencapai Rp 168,55 miliar selama 2024.

Dengan capaian 97,41 persen dari pagu yang ada, anggaran alat kantor dan rumah tangga terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan sejumlah pos belanja modal lainnya.

Sebagai perbandingan, belanja untuk pengadaan alat kedokteran dan kesehatan hanya mencapai Rp 17,40 miliar, sementara pengadaan alat laboratorium berada di angka Rp 10,02 miliar.

Adapun realisasi belanja modal untuk komputer sebesar Rp 33,57 miliar, masih di bawah pos alat kantor dan rumah tangga.

Hingga kini, Pemkot Tangsel belum menyampaikan penjelasan resmi terkait alasan alokasi besar pada pos tersebut maupun rincian pemanfaatannya.

Publik pun sempat menyoroti pengelolaan anggaran 2024 ini, termasuk mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti. Dalam unggahannya, Leony menyoroti tebalnya dokumen anggaran Pemkot Tangsel yang mencapai 520 halaman, sekaligus mengkritisi sejumlah pos belanja yang dianggap kurang mendesak di tengah masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.

Beberapa pos yang disorot Leony antara lain anggaran suvenir senilai Rp 20 miliar, konsumsi rapat hingga Rp 60 miliar, serta biaya perjalanan dinas yang dinilainya lebih besar daripada alokasi pemeliharaan jalan.

Ia juga menyinggung dana bantuan sosial bagi penduduk miskin yang hanya Rp 136 juta, jumlah yang disebutnya bahkan hanya cukup untuk membeli satu bungkus mi instan.

Selain itu, anggaran untuk sektor pendidikan serta alokasi bagi guru honorer juga dipertanyakan karena dinilai belum menyentuh kesejahteraan guru secara langsung.