MCMNEWS.ID – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengakui pihaknya belum sepenuhnya melakukan pendataan dan pencatatan aset Kota Tangsel.

Hal tersebut dikatakan Benyamin Davnie, dalam Rapat Paripurna Jawaban Walikota Tangsel terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, di DPRD Tangsel, Senin, (21/6/2021).

“Terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang menunjukan bahwa Kartu Inventaris Barang (KIB) belum sepenuhnya lengkap, pada prinsipnya kami sependapat,” kata Benyamin Davnie,

“Sampai dengan bulan Juni telah disertifikasi 335 bidang tanah dengan jumlah sertifikat 243 dan akan berusaha memenuhi target sertifikasi tahun 2021 sebanyak 1500 bidang,” lanjutnya.

Benyamin menjelaskan, mengenai pengendalian administrasi, telah dilakukan pemutakhiran data KIB secara bertahap dari 1.601 bidang, sisanya sebanyak 117 bidang dalam proses validasi dokumen alas hak.

“Namun demikian secara keseluruhan akan dilakukan pemutakhiran data KIB setelah inventarisasi yang dilakukan masing-masing Perangkat Daerah diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” terangnya.

Menurut Benyamin, pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi sangat diperlukan seiring dengan upaya pencegahan korupsi melalui program Monitoring Control and Prevention (MCP) KPK.

Diketahui, sebelumnya, beberapa Fraksi di DPRD Kota Tangsel menyoroti soal pencatatan dan inventarisir aset di Kota Tangsel, diantaranya adalah Fraksi Gerindra-PAN, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat.

Fraksi Gerindra-PAN menyoroti serius soal pencatatan aset Kota Tangsel yang belum diinventarisir secara maksimal.

Hal itu mengakibatkan pengguna KIB tidak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait Aset tetap dan Aset lain-lain senilai Rp 1.006.179.061 belum memiliki status penggunanya yang akan bertanggungjawab atas aset tersebut dan senilai Rp 33.001.396.753 belum dapat diklasifikasikan secara tepat.

Senada, Fraksi PDI Perjuangan menilai, pencatatan aset perlu ditanggapi dengan cepat serta terstruktur dengan baik, terutama pencatatan dan pendataan aset, sertifikasi aset, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengalihan aset kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak terhadap aset tersebut.

“Selain merevaluasi aset kedepan, Fraksi PDI Perjuangan juga minta agar Pemerintah Kota Tangsel juga harus lebih berani mengelola aset untuk dapat dipergunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah,” kata Ketua Fraksi PDIP Tangsel, Putri Ayu Anisya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemkot Tangsel menjadikan penghargaan WTP dari BPK RI sebagai momentum untuk mencatat dan menata aset secara profesional.

“Persoalan aset masih menyisakan berbagai persoalan. Fraksi Partai Demokrat, berharap opini WTP menjadi momentum untuk melakukan berbagai upaya untuk melakukan inventarisasi aset daerah dan melakukan penataan aset secara profesional,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Rizki Jonis, dalam Pandumnya.