MCMNEWS.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menandatangani kontrak pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sebagai Organisasi Bantuan Hukum dengan Akreditasi ‘B’, LBH Keadilan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.136.000.000,- untuk pemberian bantuan hukum litigasi, dan Rp.42.680.000,- untuk bantuan hukum non-litigasi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Agus Toyib, mengatakan, bahwa pada tahun 2020 penyerapan anggaran bantuan hukum sudah sangat baik, Agus pun berharap di tahun 2021 akan semakin baik lagi.

“Bahwa yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya persoalan penyerapan anggaran. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemberian bantuan hukum yang LBH berikan tepat sasaran yakni orang miskin dan dirasakan manfaatnya bagi orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum,” katanya kepada Mcmnews.id, dalam keterangan tertulis, Sabtu, (23/01/2021).

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Erwin Firmansyah, mengungkapkan, anggaran Bantuan Hukum tahun ini, sama dengan anggaran tahun lalu, yaitu Rp.1,7 Miliar.

“Bahwa untuk total penyerapan anggaran tahun lalu baik untuk ligitasi maupun non-litigasi yang terserap hanya ada diangka 94 persen. Hal ini karena terkendala wabah  Covid-19 yang mengahambat teman-teman pengacara dalam penyerapan anggaran tersebut,” ungkap Erwin.

“Kegiatan penyuluhan misalnya, tidak maksimal, kemudian penelitian terhambat. Demikian juga pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan di kepolisian dan proses persidangan. Selain itu, anggaran untuk upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) banyak yang tidak terserap,” tambahnya.

Sekedar informasi, acara tersebut berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum HAM Banten, penandatanganan Kontrak dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie dan Agus Toyib selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, dengan disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sri Kurniati Pane dan sejumlah pejabat lainnya.