Isu masa jabatan Presiden selama tiga periode mengemuka kembali di era roformasi. Isu ini bukanlah isu politik baru yang dihembuskan ke publik, di era sebelumnya pun pernah muncul demikian.

Kita pernah mengalami masa politik yang sangat tidak bagus di era orde baru yang bukan saja mematikan nilai-nilai demokrasi sebagai negara Republik yang merdeka, melainkan mematikan langkah estafet kepemimpinan dengan proses kaderisasi regenerasi.

Ketika kaderisasi regenerasi tidak berjalan tentunya demokrasi yang di bangun pun berjalan di tempat dan tidak berkembang dalam menjawab kebutuhan dan persoalan bangsa dan negara yang begitu kompleksitas dan dinamis.

Pentingnya komitmen kaderisasi regenerasi dalam kepemimpinan nasional menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan dan dijaga, serta sekaligus menjamin berjalannya roda partai politik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik dalam dinamika kekuasaan negara dengan merebut perhatian publik, yang sekaligus pula menjaga sinergisitas dan jembatan kekuasaan dan masyarakat serta kepentingan ekonomi.

Mungkin konstitusi bisa berubah dengan dorongan elit politik yang ada di parlemen dengan mengatasnamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat atau memang tergodanya syahwat politik Presiden untuk melakukan perubahan konstitusi  lewat dorongan politik parlemen, tetapi akhir dari drama isu politik ini ada di tangan Presiden.

Oleh karena itu komitmen Presiden harus lah menjadi pondasi kepercayaan publik dalam membangun budaya politik yang menjadi cermin bagi siapapun termasuk Presiden sendiri.

Presiden Jokowi pun menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk menjadi Presiden selama tiga periode, ini merupakan negarawan Presiden yang harus kita hormati dan kita jaga dari bisikan-bisikan yang mengatasnamakan masyarakat dan demokrasi untuk mendukung Presiden Jokowi melanjutkan 3 periode.

Hal tersebut pernah terjadi di era orde baru dalam memberi masukan bahwa masyarakat mendukung Presiden Soeharto untuk melanjutkan kepemimpinan negara yang akhirnya masukan tersebutlah yang menjatuhnya Presiden Soeharto saat itu.

Sikap hormat dan patuh terhadap konstitusi merupakan kewajiban lembaga negara beserta stakeholder lainnya. Tetapi penting adalah menekankan komitmen teguh menghormati dan menjaga konstitusi agar tetap berjalan sebagai wujud konsistensi harapan reformasi dalam menjawab kebutuhan dan kepentingan Negara.

Maka menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk tampil meramaikan kontestasi pilpres 2024. Di sinilah uji materil elit politik beserta partai politik secara konsisten menterjemahkan kenegarawanan Presiden dalam membangun estafet kepemimpinan nasional dengan kaderisasi regenerasi sebagai legacy baik yang akan terus di kenang.

Penulis:
Lukman Hakim
Pengamat Kebijakan Publik, sekaligus Akademisi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).