MCMNEWS.ID – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa vaksin untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung mulai awal tahun depan.

Namun ternyata, tidak semua orang bisa diberikan vaksin. Dikutip dari CNN Indonesia, berikut daftar orang yang tidak bisa diberikan vaksin:

1. Orang yang sedang sakit
Ahli Alergi dan Imunologi, Profesor Iris Rengganis, menjelaskan, orang dengan kondisi tertentu justru tak diizinkan untuk menjalani vaksinasi.

Iris mengatakan vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Orang yang sedang sakit, tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum disuntik vaksin.

“Vaksin hanya untuk orang sehat. Demam sedikit saja tidak boleh divaksin,” kata Iris, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (21/12/2020).

2. Memiliki penyakit penyerta
Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin.

Karenanya, sebelum pelaksanaan vaksinasi semua orang akan dicek kondisinya.

“Komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, maka boleh mendapatkan vaksin,” jelas Iris.

3. Tidak sesuai usia
Sesuai ketentuan pemerintah, orang yang mendapat vaksin Covid-19 berada pada rentang kelompok usia 18-59 tahun. Dengan begitu, orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak belum boleh menerima vaksin.

“Pada vaksin yang saat ini sedang diuji, tidak boleh untuk anak-anak karena belum ada penelitian pada anak-anak,” tutur Iris.

4. Memiliki riwayat autoimun
Iris yang juga merupakan Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni) itupun tidak merekomendasikan pemberian vaksin Covid-19 pada orang dengan autoimun seperti SLE atau vaskulitis.

Dijelaskan Iris, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri.

“Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19 sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi,” demikian bunyi rekomendasi dari PP Peralmuni.