MCMNEWS.ID – Situasi pandemi Covid-19 memicu bangsa ini untuk saling bersatu untuk memulihkan arah pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi. Penguatan UMKM dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat banyak sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.

Demikian benang merah Webinar V Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bertajuk “Kemandirian di Bidang Ekonomi dalam Menjawab Tantangan Zaman di Masa Pandemi Covid-19”, Jumat (28/5/2021). 

Webinar tersebut merupakan rangkaian Pra Kongres IV PA GMNI yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat 21-23 Juni 2021 mendatang.

Narasumber pada webinar tersebut, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto; Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta; Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-4 dan Founder Institute of Social Economic Digital (ISED) Sri Adiningsih; Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 1998-1999 Ginandjar Kartasasmita; dan Ketua Umum Yayasan Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional Indonesia (CINAPS) Prasetijono Widjojo Malangjoedo.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam paparannya menjelaskan, penanganan pandemi di tanah air mulai membaik berkat kerja sama seluruh elemen bangsa sehingga kondisi ekonomi kita lebih baik dari pada perekonomian global.

“Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga Covid-19 terkendali. Penanganan ini sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Sebagai upaya mencapai kemandirian ekonomi nasional jangka panjang, Menko Airlangga menyebut pemerintah salah satunya menggunakan UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan UMKM, meningkatkan peluang investasi, dan menciptakan iklim usaha yang berdaya saing.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-4, Sri Adiningsih, menyatakan, Indonesia sebetulnya mempunyai modal pemulihan ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19 yaitu sistem keuangan yang relatif stabil, pengelolaan keuangan yang bijak,  peran konsumsi masyarakat yang besar, peluang perdagangan internasional, peran UMKM sebagai bantalan krisis, dan transformasi digital.

Akan tetapi, lanjut Sri, pemerintah perlu mewaspadai soal rasio utang dan tingkat defisit APBN yang semakin meningkat. 

“Penyerapan dana pemulihan nasional khususnya yang mengendap di anggaran daerah harus dipercepat,” tutur Sri.

Diakui Guru Besar FE UGM itu, pemulihan ekonomi nasional tidak akan mudah dan menghadapi banyak masalah, tantangan, serta ancaman. Tapi apapun itu, lanjut Sri, pemulihan ekonomi bisa terjadi sepanjang vaksinasi dan protokol kesehatan berhasil, sosial politik dan keamanan dalam negeri stabil, dan stabilitas sistem keuangan terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Yayasan Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional Indonesia (CINAPS), Prasetijono Malangjoedo, mengungkapkan, dalam situasi seperti saat ini, kepemimpinan yang kuat diperlukan di setiap tataran kepemimpinan baik di pusat maupun daerah.

Dikatakan Prasetijono, khususnya dalam menggulirkan kebijakan perlindungan UMKM dan bantuan sosial.

“Kita tidak bisa menyerahkan persoalan kepada mekanisme pasar. Tetapi harus ada affirmative policies untuk melindungi kelompok marjinal yaitu kaum miskin, UMKM, kelompok rentan, terpencil, dan sebagainya,” ungkap Prasetijono.

“Manfaatkan basis data terpadu
semaksimal mungkin untuk meminimalkan salah sasaran dalam pemberian bantuan,” tambahnya.

Menurut peneliti CINAPS ini, pelibatan kepala daerah sampai ke tingkat desa menjadi sangat penting untuk akurasi data.

“Koordinasi para pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga menjadi sangat strategis untuk menangani cross cutting issues maupun untuk menghindari tumpang tindih serta duplikasi kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih fokus dan tajam,” tandasnya.