MCMNEWS.ID   –   Indonesia resmi menutup pintu untuk para Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Indonesia.

“Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia,” kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu kemarin (21/7/2021).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dikatakan, Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham 26/2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Yasonna menyatakan, dalam Permenkumham 27/2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19.

Yasonna menuturkan Permenkumham 27/2021 ini tak lepas dari koordinasi antara dirinya dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Lembaga terkait lain.

“Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemlu dan Kemhub,” ujar Yasonna.

Dikatakan, koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait ini juga akan dilakukan soal orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru. Misalnya koordinasi dengan Kemlu apabila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas.

Hal ini lantaran aturan itu menyebutkan orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

“Sementara orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19,” kata Yasonna.

Aturan ini harusnya berlaku pada 21 Juli 2021. Namun Yasonna mengatakan, akan ada masa transisi yakni 2 hari untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Setelah diskusi dengan Ibu Menlu perlu transisi 2 hari,” katanya.