MCMNEWS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan persiapkan dengan matang terkait pemberangkatan jemaah umrah ditengah pandemi.

Lanjut Yandri, persiapan bisa dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk kepastian teknis operasional penyelenggaraan umrah, kuota dan skenario keberangkatan jemaah, prosedur apply visa umrah dan pemaketan layanan bagi jemaah umrah.

Yandri juga meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah, baik aspek pembinaan, pelayanan maupun perlindungan.

“Kami juga meminta pemerintah merumuskan kebijakan penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru Covid-19,” kata Yandri Susanto.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, meminta pemerintah memberikan suntikan booster Covid-19 sebelum keberangkatan jemaah umrah dan haji.

“Kita perlu koordinasi dengan Kemenkes kapan jemaah dapat menerima booster Covid-19, sehingga saat berada di sana kondisi badan sangat prima,” tuturnya.

Selian itu, Kemenag diminta mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkes dan Satgas Covid-19, khususnya dalam upaya pengintegrasian Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haki Khusu (Siskopatuh) Kemenag dengan aplikasi PeduliLindungi dan sinkronisasi dengan aplikasi serupa milik Arab Saudi, Tawakalna.

“Selain koordinasi, kami minta pemerintah mensosialisasikan aplikasi Tawakalna yang akan digunakan para jemaah di tanah suci,” tandasnya.