MCMNEWS.ID – Lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) guna mengevaluasi BUMD, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), diduga kuat sebagai kejahatan yang terorganisir. Dugaan tersebut dikatakan salah seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Dodi Prasetya Azhari SH.

Dodi mengatakan anggota DPRD Tangsel saat ini terlihat tidak leluasa menjalankan fungsinya terhadap keberadaan BUMD. Anggota DPRD dalam hal ini komisi 3, seolah ‘terjebak’ kepada regulasi yang membatasi kebebasan hak-hak legislasi mereka. Beberapa peraturan pemerintah malah bertolak belakang sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi legislatif dengan semestinya.

“Secara teknis fungsi pengawasan DPRD terhadap BUMD faktanya lemah dihadapan regulasi, misalnya menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya Komisi 3 adalah Mitra bagi BUMD. Baik di dalam UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sendiri, Terkesan BUMD di Tangsel itu hanya butuh DPRD pada saat penyertaan modal saja. Masalah manejemen dan pengelolaan keuangan mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada DPRD,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/2/2020).

Dodi yang juga aktif sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) menambahkan, baik fungsi pengawasan, anggaran maupun pembuatan Perda tidak didukung oleh sistem yang ada. Saat mereka (Komisi 3 DPRD Kota Tangsel) ingin melakukan evaluasi terhadap BUMD, katanya lagi, mereka malah dibenturkan oleh peraturan yang membuat mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Bahkan untuk melakukan sidak atau meninjau langsung ke lapangan mereka masih harus memiliki izin dari pimpinan DPRD dan walikota. Jadi, bagaimana mereka bisa menjalankan fungsi legislasi dengan baik? Jika peraturan itu harus mengungkung hak dewan agar bisa menyoroti kinerja BUMD di Tangerang Selatan agar mereka bisa bekerja secara maksimal dan bisa menyajikan kebijakan secara transparan,” tambahnya.

“Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kendati ada anggapan fungsi para anggota dewan di Komisi 3 merupakan mitra kerja BUMD, faktanya terlihat itu hanya slogan saja. Minimal peran sederhananya para anggota dewan harus mempunyai peran ikut serta menetapkan target PAD dari BUMD. Tapi faktanya berbeda Pengelola BUMD di Tangsel selalu berdalih saat menetapkan PAD kalau target tersebut merupakan hasil RUPS dengan walikota. Apakah RUPS lebih tinggi kewenangannya dari kelembagaan DPRD,” tegasnya.

Menurut Dodi perubahan tetap harus dijalankan terhadap Perda, karena faktanya fungsi itu memang melekat di kelembagaan DPRD. Hal itu (perubahan Perda) demi meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan.

“Yang jelas Perda itu harus dirubah untuk mengukuhkan dimana sebenarnya fungsi badan legislasi di tingkat kota ini. Di dalam Perda itu harus dimasukkan satu pasal yakni fungsi pengawasan secara aktif anggota DPRD terhadap keberadaan BUMD,” ujarnya.

“Ini semata-mata bukan bertujuan untuk merecoki atau membuat BUMD terpenjara dengan kepentingan politik anggota dewan. Namun untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Tangsel,” tutup Dodi.