MCMNEWS.ID – Masyarakat Banten dihebohkan dengan beredarnya surat bernomor 110/808/2.1BKD perihal permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada mengatasnamakan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Surat tersebut ditujukan kepada perusahaan BUMN, BUMD, konstruksi, kontraktor, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, dan jasa lainnya yang ada di Banten.

Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati, menyebut bahwa surat tersebut adalah palsu.

Dikatakan Eneng, surat itu memalsukan tanda tangan Gubernur. Serta ada kejanggalan penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlalu.

“Menyatakan dengan bahwa surat yang beredar adalah palsu dan tidak benar,” kata Eneng, dikutip dari salah satu media online, Rabu, (14/10/2020).

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, mengungkapkan, membantah bahwa surat itu palsu dan tidak benar tidaklah cukup.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Banten harus melaporkan ke Polda Banten dan menyerahkan kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga ditemukan siapa pelakunya.

“Jika Pemprov Banten tidak melaporkan ke Kepolisian, maka jangan salahkan jika publik berpandangan surat tersebut benar adanya,” kata Hamim, dalam keterangan tertulis yang diterima Mcmnews.id, Kamis, (13/10/2020).

Dikatakan Hamim, karena cara paling mudah membantah informasi yang telah bocor adalah mengklaim bahwa itu palsu.

“Karena terlanjur bocor, maka cara paling mudah, mengklaim bahwa surat itu palsu,” tandasnya.