MCMNEWS.ID – Nasib para petani, buruh dan nelayan hingga penghujung tahun 2020 ini dinilai tak kunjung membaik. Kemiskinan diberbagai sektor semakin meluas dan jauh dari kesejahteraan.

Demikian dikatakan Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia (LBH TI), Yudi Rijali Muslim, dalam momentum refleksi akhir tahun, di Saung Petani Desa Cilangkap, Maja, Banten, Selasa, (29/12/2020).

Dikatakan Yudi, tanpa kecuali dengan para aktivis yang berjuang dan harus bertaruh serta meregang nyawa dalam perjuangan.

“Sebutlah aksi yang digelar oleh mahasiswa pada penolakan UU KPK dan Omnibuslaw, mereka tidak mendapatkan keadilan atas perlakuan yang diterima, para pelaku Pengeroyokan, Pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian para pejuang kemanusiaan masih berkeliaran bebas tanpa sangksi hukum dan tindakan tegas dari negara,” kata Yudi kepada Mcmnews.id, Selasa, (29/12/2020).

Sedangkan bagi Petani, ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah semakin tajam, bahkan disertai konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan.

Hal tersebut masih terjadi terkhusus para petani di Register 45 Mesuji dengan PT Silva Inhutani, masyarakat di 7 Kecamatan Tulang Bawang yang melawan PT Sugar Grup Companies, Petani di Desa Cilangkap Maja Lebak Banten dengan PT WKP, permohonan hak atas tanah di Desa Pasir Serdang di Pandeglang serta wilayah lainnya di Indonesia.

Menurutnya, monopoli kepemilikan dan penguasaan tanah maupun sumber agraria lainnya terus terjadi di negara Indonesia.

Lanjut Yudi, seharusnya Undang-Undang Dasar 1945, UUPA No. 5 tahun 1960 hingga Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria sebagai jalan keluar dari penyelesaian masalah tersebut, namun pemerintah justru menjalankan UU yang memperioritaskan tanah untuk kepentingan pemodal dan investor.

“Maka sejatinya orientasi reforma agraria haruslah ditujukan untuk menata ulang pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama tanah di seluruh wilayah negara,” tegasnya.

“Reforma agraria ditujukan untuk kepentingan petani kecil, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan golongan ekonomi lemah lainnya,” tambahnya.

Yudi menuturkan, kedaulatan pangan dan swasembada harus diwujudkan dengan cara memperkuat basis produksi melalui ekonomi kerakyatan, menghentikan impor pangan, dan menghentikan perluasan investasi korporasi pangan skala besar.

Tak hanya itu, Yudi juga meminta agar menghentikan adanya kerterlibatan Polri-TNI di wilayah-wilayah konflik agraria. Serta hentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah

“Wujudkan Polri berdasar Tribrata dan mengecam segala bentuk tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap unjuk rasa kaum buruh, kaum petani, nelayan, mahasiswa dan pelajar,” tuturnya.

“Menuntut Polri untuk Mengusut Tuntas Insiden atas kematian seluruh aktivis, mahasiswa, buruh, pelajar, petani yang gugur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegas Yudi.

Ia pun menuntut agar negara hadir dan mendata konflik agraria dan penguasaan tanah untuk menentukan subjek objek prioritas, untuk diselesaikan konfliknya. Serta melibatkan masyarakat dan organisasinya dalam seluruh tahapan penyelesaian konflik agraria, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dengan sebaik-baiknya.