MCMNEWS.ID – Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Anti Kecurangan (KOMPPAK) melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bakal Calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.

Juru Bicara KOMPPAK, Dahlan Pido, mengatakan, dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah terkait dengan agenda deklarasi dukungan dari ibu-ibu kader jumantik kepada bakal pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Tangsel yakni Benyamin Davnie dan Pilar Sara Ichsan.

“Berdasarkan berita yang beredar sebutkan bahwa, kader Juru Pemantau Jentik (jumantik) Wilayah Pamulang, Tangsel dikerahkan dalam deklarasi pemenangan pasangan bakal calon Walikota Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Adin House, Benda Baru Pamulang, Tangsel,” kata Pido, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Senin, (24/8/2020).

Pido mengungkapkan, kegiatan Wakil Walikota dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menurutnya, kegiatan dukung-mendukung atau deklarasi dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Benjamin Davnie dan Pilar Saga Icshan yang dilakukan oleh ibu-ibu kader Jumantik diduga merupakan bentuk pelanggaran yakni terkait netralitas ASN.

Dikatakan Pido, hal itu lantaran Jumantik merupakan program pemerintah yang memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya.

Dia melanjutkan, Kader Jumantik merupakan ASN yang pengangkatannya dilakukan melalui sebuah Penetapan oleh Pemerintah Daerah/Kota.

“Oleh karena itu Wakil Walikota Tangsel kami laporkan kepada Bawaslu Tangsel karena diduga melakukan kegiatan yang melibatkan Jumantik yang secara hukum berdasarkan Petunjuk Teknis 1 Rumah 1 Jumantik Kemeskes, Jumantik memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya,” tandasnya.

Sekedar informasi pada Pasal 71 Ayat (3) berbunyi : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.