MCMNEWS.ID – Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) mewacanakan akan mengambil kebijakan lockdown untuk meminimalisir wabah penyebaran Virus Corona Covid-19. Hal itu setelah dibeberapa wilayah penyebaran Virus Covid-19 semakin massif.

Menanggapi hal itu, Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengungkapkan, karantina wilayah atau lockdown yang diwacanakan oleh pemerintah daerah adalah suatu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya.

Namun trubus mengingatkan, bahwa keputusan lockdown tetap ada di pemerintah pusat.

“Apa yang diwacanakan oleh pemerintah daerah itu adalah satu upaya untuk melindungi masyarakatnya sendiri, jadi karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya baik dalam konteks otonomi daerah, karena kesehatan juga kewenangan pemerintah daerah. namun masalahnya pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown, karena lockdown akan menutup semua akses kalau menutup semua akses sangat berat,” ungkap Trubus.

“Karena kewenangannya pemerintah pusat, jadi daerah tidak bisa melakukan lockdown sendiri, karena itu apa yang dilakukan daerah itu kategorinya seharusnya adalah social distancing dan Physical distancing saja,” lanjutnya.

Trubus menjelaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, pengambilan kebijakan lockdown terdapat beberapa pertimbangan, bahkan disebutkan pertimbangan yang juga harus diperhitungkan, yaitu sosial dan budaya.

“Jadi akhirnya ada syarat lainnya, yaitu sosial budaya, dampak sosialnya dihitung, dampak budayanya dihitung, bahkan dampak keamanannya juga harus dihitung,” jelas Trubus.

“Daerah itu ketika akan melakukan karantina wilayah silahkan saja, tetapi karantina wilayah harus dihitung jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya, semua harus dihitung. dia (pemerintah) wajib menyediakan makanan untuk semua masyarakatnya, makanya pemerintah pusat tidak mau karena anggarannya gak ada,” tambahnya.

Dalam menghadapi percepatan penyebaran Virus Covid-19, menurut Trubus semua elemen masyarakat harus terlibat, termasuk perangkat desa di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

“Kalau menurut saya memang dibutuhkan PSM (Peran Serta Masyarakat), PSM itu mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk mahasiswa, serta relawan-relawan yang mau berkorban, namun harus dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri),” jelasnya.

“Dia harus melakukan sosialisasi secara dor to dor tentang bahaya virus corona, lalu komunikasi publik kepada masyarakat, yang ketiga adalah edukasi tentang penularan virus corona, yaitu corona hanya menyebar melalui bersin tidak menyebar melalui udara,” tandasnya.