MCMNEWS.ID –  Kalangan DPR mempersoalkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Komisi V DPR RI mendorong revisi UU tersebut. Dalam usulan revisi, kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nantinya diusulkan menjadi tugas Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa. legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini juga menerangkan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, tutur Nurhayati, hal itu menjadi kewenangan Pemda melalui Dispenda dan tidak ada kewenangan kepolisian.

“Oleh karena itu, saya mendorong bersama Anggota Komisi V DPR RI yang lain agar ada revisi Undang-Undang. Dan kami akan mengkaji bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB,” pungkas Nurhayati.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan naskah akademik (NA) terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

“Kalau berkaitan dengan UU (a quo) kita lagi mempersiapkan naskah akademiknya,” kata Budi Karya, usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (5/2).

Seperti diketahui, salah satu pasal yang akan direvisi nanti berkenaan dengan kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan.

Menanggapi hal itu, Budi Karya menolak adanya wacana pemberian kewenangan tersebut. Ia berpandangan, alangkah baiknya kewenangan tersebut tetap dikelola oleh institusi berseragam coklat.

“Terkaitan dengan kewenangan SIM, BPKB, STNK, saya pikir Polri sudah melakukan selama ini dengan baik, kami lebih baik berbagi pekerjaan, dari pada ingin mengambil pekerjaan,” ujarnya.

“Paling kami ingin diberikan kewenangan untuk (tetap) mengelola atau memiliki kewenangan yang sama di dua tempat saja, yaitu di jembatan timbang dan terminal,” ungkap Budi Karya.

Ia beralasan bahwa kementerian perhubungan tidak memiliki hirarki struktural hingga ke daerah-daerah, seperti yang dimiliki kepolisian.

“Kemenhub tidak ada lembaga yang ada di daerah-daerah, kami kan tidak punya dinas, karena dinas itu berada di bawah gubernur, sementara polisi memiliki instansi sendiri dari Polda hingga Polres,” paparnya.

“Jadi secara hirarkis Polri lebih memungkinkan untuk mengelola itu ketimbang kami. Dan sekarang pun sudah berjalan baik,” pungkas dia.