MCMNEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya dugaan sekitar 5.000 titik dapur fiktif pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025), Nurhadi menyebut dugaan ini sudah pernah ia laporkan sebelumnya.

Menurutnya, ada oknum yang bahkan menjual lokasi titik dapur kepada pihak tertentu.

Menurut Nurhadi, kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di BGN.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia enggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTubeKomisi IX DPR RI Channel.

“Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata benar, buktinya BGN melakukan kebijakan rollback dan ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” ujar Nurhadi.

Ia menambahkan, permasalahan dapur fiktif ini hanya sebagian dari persoalan yang muncul di lapangan. Masalah lain seperti kasus keracunan makanan program MBG juga masih kerap terjadi. Oleh karena itu, Nurhadi meminta BGN segera memperbaiki sistem verifikasi dan pengawasan agar program ini tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan akan mengecek kebenaran informasi mengenai dugaan dapur fiktif tersebut.

“Nanti coba kami cek dengan BGN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 19 September 2025.

Terkait insiden keracunan saat pelaksanaan MBG, Mensesneg mewakili Pemerintah termasuk BGN menyampaikan permohonan maafnya.

“Kami memohon maaf karena kejadian ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” katanya. 

Prasetyo menjelaskan peristiwa ini menjadi bahan evaluasi dan catatan penting baginya dan ia telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terdampak mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. 

“Dan untuk melakukan evaluasi serta mitigasi agar masalah serupa tidak terulang kembali,” jelasnya.