MCMNEWS.ID – Dalam acara peringatan 46 tahun Peristiwa Malari hadir beberapa tokoh seperti Mantan Panglima TNI Joko Santoso, Andrinov Chaniago, M Jumhur Hidayat dan banyak tokoh lainnya. Dalam acara yang digelar di gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail di bilangan Kuningan itu juga di gelar diskusi dengan tema menyoroto kondisi bangsa pada masa kini yang dilakukan para akademisi muda dari berbagai lembaga dan universitas.

Diskusi  20 tahun InDemo dan peringatan 46 tahun Malari kali ini hadirkan narasumber pemikir muda Wijayanyo. Ph.D., Bilal Dewansyah. S.H., M.H (mahasiswa PhD Leiden)., Bhima Yudhistira, M.Sc., Zainal Airlangga, S.Hum., M.I.P, dipandu Herdi Sahrasad, pengajar Universitas Paramadina.

Aktivis Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari 1974), Hariman Siregar mengatakan, sejak 46 tahun setelah peristiwa Malari 1974 lalu, demokrasi Indonesia masih belum banyak berubah.

Hariman Siregar menjelaskan, sejak 46 tahun setelah peristiwa Malari 1974 lalu, demokrasi Indonesia dibajak oligarki dan pemodal, praktiknya masih sekedar prosedural, belum banyak berubah. Akibatnya, korupsi merajalela dan pemerintah tidak mampu mengatasi kesenjangan dan ketimpangan.

“Jadi dari dulu Malari itu kita anggap bahwa negara harus mengatasi kesenjangan sosial, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, seharusnya programnya ke sana,” kata Hariman di sela acara peringatan Malari 1974 di Jakarta, Rabu (15/1).

Hariman menambahkan, setelah 46 tahun Malari 1974, Indonesia malah mengarah pada sistem kapitalisme. Bahkan, masyarakat saat ini tidak menyadari adanya kapitalisme di Indonesia ini.

Hariman menambahkan, setelah 46 tahun Malari 1974, Indonesia malah mengarah pada sistem kapitalisme, Neoliberalisme. Bahkan, masyarakat saat ini tidak menyadari adanya Neoliberalisme, Neokapitalisme di Indonesia ini.

“Situasi ini yang sekarang terjadi, dengan begitu, uang hanya akan terkumpul pada golongan-golongan tertentu saja. Golongan-golongan ini yang nantinya akan menguasai politik,” ujarnya.

Ia menyebut, pemerintah tidak pernah memikirkan hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat sejak Malari 1974 lalu. Malahan, pemerintah saat ini dianggap tak ubahnya jaman Orde Baru yang lebih mengedepankan investasi asing, yang tak membawa kesejahteraan dan keadilan.

“Pemerintah tidak pernah memikirkan itu, terus saja seperti pada jaman Soeharto yang menggencarkan investasi. Sekarang pun sama saja, arahnya ke sana lagi,” jelasnya.

Hariman tidak memungkiri bahwa investasi asing bisa meningkatkan pertumbuhan negara. Namun, menurutnya, dampak pada individu rakyat Indonesia tidak akan signifikan.

“Apakah pemerintah mendengarkan suara rakyat? Yang penting itu lapangan kerja. Kalau semua investor asing masuk tanpa ada benefit pada masyarakat, buat apa? Harusnya fokus utama pemerintah itu membuat lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi pemerintah saat ini malah sibuk membuat kebijakan-kebijakan birokrasi,” katanya.

Hariman juga mengkritik kondisi Demokrasi saat ini bahwa diperlukan pemimpin yang tegas.

“Kita perlu pemimpin yang tegas dalam demokrasi saat ini, dulu kami masih muda-muda saat itu berpikir bahwa Indoensia 20 tahun kedepan akan jadi paling kuat di asia. Tapi yang begini saat ini, Capres yang kalah saja mau jadi menteri,” jelas Hariman. Sontak para tamu pun menyambut Riuh.

Hariman menambahkan bahwa untuk jadi aktivis itu perlu jiwa-jiwa semangat perjuangan.

“Jika perlu semangat api di perut kita,”tegasnya.