MCMNEWS.ID –  Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya surat bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/04/2020 tertanggal 6 April 2020 yang beredar luas di media sosial.

Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI, yang isinya tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000.

Dalam konsiderannya, surat itu mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut berbunyi “Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah 6 (enam) bulan sejak dilantik”.

Anggaran uang muka pembelian mobil anggota DPR sebesar Rp116.650.000 dan dipotong pajak penghasilan 15 persen. Selain itu, juga disebutkan bahwa uang muka tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri anggota DPR pada 7 April 2020.

Beredarnya surat itu di media sosial banyak dikecam warganet. Di saat negara sedang pontang panting karena terdampak virus corona, pemberian uang muka untuk kendaraan anggota DPR dinilai sangat tidak pantas. Indra memastikan pemberian uang itu seharusnya berlangsung kemarin, Rabu (7/4).

Namun akhirnya ditunda karena ada wabah Covid-19.

“Itu, kan, di-pending, ya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020, tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 anggaran DPR juga dipotong untuk penanganan wabah Covid-19 secara nasional,” kata Indra kepada media melalui keterangannya, Kamis (9/4).

Menurut Indra, anggaran DPR dipotong sebesar Rp 220 miliar dan dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Corona. Anggaran DPR yang semula Rp 5.118.911.439 kini menjadi Rp 4.897.999.780.

Sementara itu, Indra belum bisa memastikan sampai kapan anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemik Covid-19.