MCMNEWS.ID – Konflik pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China semakin memanas. Terbaru Menteri bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengumpulkan Panglima TNI dan Perwakilan Lembaga Terkait untuk membahas masalah tersebut, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menyikapi sengketa ini, Prabowo rupanya memilih upaya damai melalui jalur diplomasi. Pihaknya akan menyiapkan upaya damai dengan menggunakan prinsip pertahanan yakni defensif.

Hal itu mengemuka dari pengakuan Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak. “Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip diatas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan,” kata Dahnil Anzar, dalam keterangannya, Sabtu (4/1).

Bukan tanpa alasan. Kata Dahnil, Prabowo memilih sikap tersebut bukan berarti tidak akan tegas dan inferior terhadap China.

“Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi,” jelasnya.

Dahnil menuturkan pemerintah telah menyampaikan empat sikapnya soal konflik di Natuna dengan Cina. Pertama, Indonesia menilai Cina telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif dan menolak klaim Cina terkait traditional fishing ground.

Kedua, Indonesia menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, TNI akan meningkatkan operasi di Laut Natuna secara intensif. Sedangkan sikap pemerintah yang terakhir adalah peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau laut Natuna.

“Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai Bangsa dan Negara,” tuturnya.

Selain itu, kata Dahnil, pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri telah melayangkan protes ke Cina.