MCMNEWS.ID – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, yang meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menertibkan kerumunan yang terjadi di acara Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan menuai sorotan.

Ada sebagian yang mendukung pernyataan Abdul Mu’ti, namun sebagian lainnya menyayangkan karena dinilai berlebihan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ma’mun Murod Albarbasy, menganggap bahwa pernyataan Abdul Mu’ti biasa saja dan tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kalau membaca secara utuh, pernyataan Mas Mu’ti sebenarnya biasa saja, datar-datar saja, dan khas Muhammadiyah. Mas Mu’ti kan hanya sebatas menghimbau agar semua pihak mematuhi protokol Covid-19 dalam menjalankan kegiatan apapun yang mendatangkan banyak orang, baik kegiatan dilingkup dunia pendidikan, perkantoran, keagamaan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa,” kata Ma’mun Murod dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mcmnews.id, Sabtu, (14/11/2020).

“Menjadi kontroversi karena pernyataan Mas Mu’ti itu terkait dengan HRS, tokoh umat yang baru pulang kembali ke Indonesia dan tengah dielu-elukan pendukungnya. Sehingga pernyataan apapun yang terkait dengan HRS pasti akan digoreng sedemikian rupa oleh media massa, apalagi kalau pernyataannya dinilai sedikit ‘menyentil’,” tambahnya.

Ma’mun Murod yang juga merupakan Dekan FISIP UMJ itupun mengatakan, bahwa pernyataan Abdul Mu’ti adalah bentuk kritik terhadap pemerintah yang tidak konsisten dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Dia pun membandingkan dengan penerapan protokol kesehatan yang dilanggar oleh elit politik saat perhelatan Pilkada.

“Yang benar saja, Pemerintah begitu galak terhadap pedagang pasar, diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19. (namun) Ketika ada elit agama yang melanggar hanya karena yang bersangkutan orang besar cenderung dibiarkan. Ini tidak benar. Pemerintah jelas salah,” tegas Ma’mun.

“Kalau anda paham apa yang dilakukan Muhammadiyah, pasti sepakat bahwa Muhammadiyah termasuk ormas yang sangat serius dalam melakukan penanggulangan Covid-19,”

Dikatakan Ma’mun, secara material, Muhammadiyah sudah menggelontorkan ratusan Miliar Rupiah untuk membantu Pemerintah dalam menangani Covid-19. Maka semestinya Pemerintah juga jangan main-main dengan Covid-19 dengan melakukan pembiaran terhadap siapapun yang melanggar protokol Covid-19.

Wakil Ketua Komisi KAUB MUI Pusat, itupun menduga ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan kelompok islam lainnya.

“Saya justru melihat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membenturkan Muhammadiyah dengan kelompok Islam lainnya. Terbukti bukan hanya pernyataan Mas Mu’ti yang diplintir, tapi sekarang beredar beberapa flyer dibanyak Grup WhatsApp yang mengutip pernyataan Mas Mu’ti tapi dengan kemasan yang sangat provokatif,” tandasnya.