MCMNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) meminta Pemerintah Daerah mengkaji ulang Penyertaan modal Daerah untuk Bank Banten.

Untuk penyertaan modal sendiri diatur dalam Peraturan Daerah usulan Gubernur Banten tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah.

Ketua Umum HMB Jakarta, Rizki Irwansyah, mengungkapkan, PT. Bank Banten Tbk (BEKS) tidak pernah lepas dari kerugian tiap tahunnya. Dikatakan Rizki, lebih parah lagi, Bank Banten hanya bisa mengandalkan penyertaan modal daerah.

“Kita tidak pernah mendengar kabar baik dari Bank Banten, yang kita dengar rugi, rugi, dan rugi. Entah yang salahnya dimana, ujungnya pemerintah kasih modal lagi, tanpa ada business plan yang jelas,” kata Rizki, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Senin, (24/8/2020)

Menurutnya, PT BGD Tbk sebagai induk perusahaan Bank Banten tidak berfungsi sebagai badan usaha daerah, lanjut Rizki, tidak ada good corporate governance (GCG) sesuai dengan Pasal 1 PP 54 Tahun 2017 dalam prosesnya. Karenanya, PT BGD Tbk tidak lebih hanya menjadi beban bagi Pemerintah.

Berdasarkan UU dan PP 54 Tahun 2017 pasal 7 mengenai kedudukan BUMD bermaksud “Memberikan Manfaat Bagi Perekonomian Daerah; dan Memperoleh Laba/ Keuntungan”.

“PP 54/2017 Tentang BUMD menjelaskan fungsi dan kedudukan BUMD dalam membantu perekonomian Daerah. Namun berbanding terbalik dengan Bank Banten (BUMD) yang malah mengrogoti APBD yang lagi defisit hingga Rp1,796, apa ini bukan beban pemerintah daerah,” tandasnya.