MCMNEWS.ID – Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Dodi Prasetya Azhari, angkat bicara menyoal jika mundurnya jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebelumnya ditetapkan akan diselenggarakan pada Desember 2020 mendatang.

Dikatakan Dodi, menurutnya hal itu akan membuat adanya kekosongan jabatan di tampuk kepemimpinan.

Dodi menjelaskan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah karena habis masa jabatannya akan diisi oleh Penjabat (Pj).

“Lalu jika hingga masa jabatan berakhir belum ada pasangan kepala daerah baru yang dipilih, maka pemerintah wajib menunjuk PJ kepala daerah sebagaimana diatur UU Pilkada,” Kata Dodi, ketika dikonfirmasi, Minggu, (7/5/2020).

Dodi menjelaskan, pejabat level pimpinan tinggi pratama untuk PJ Bupati/Walikota yang ditunjuk dan usulkan kepada Mendagri sebagai PJ atau PLT Bupati / Walikota agar tidak terjadi kekosongan pemimpin daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Dodi, apabila merujuk dari Daerah-daerah lainnya yang pernah terjadi kekosongan Pemimpin Daerah, Pelaksana Harian (PLH) Bupati / Walikota akan jatuh kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

“Lalu bagaimana jika Sekda juga ikut berkompetisi di dalam Pilkada? Siapa kah PLH yang akan menjalankan roda pemerintahan Tangsel?,” Tanya Dodi.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur ke bulan Desember 2020. Jika bencana non-alam virus Corona (COVID-19) belum berakhir di bulan itu, Pilkada dapat diundur kembali.

Hal tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dimana Pasal 210 ayat 10 dan 11 mengatur hal tersebut.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” bunyi ayat 10

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat 11.

Sementara itu, untuk masa jabatan Airin Rachmi Diany sebagai Wali Kota Tangerang selama dua periode akan segera berakhir pada 2020 ini.