MCMNEWS.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditengah Pandemi Virus Covid-19 akan memunculkan sejumlah kerawanan atau mal praktek.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Dodi Prasetya Azhari, kepada Mcmnews.id, Jum’at, (3/7/2020).

Dodi mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini seolah menguji proses pelaksanaan demokrasi. Pandemi dinilai akan menguji “imunitas Pilkada”, yaitu berupa kemampuan mempertahankan tujuan utama dan nilai-nilai demokrasi di tengah ancaman pandemi.

“Bila penyelenggara hanya mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terus menerus terjadi dan tidak ada perbaikan, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malpraktik penyelenggaraan pemilu,” kata Dodi

“Masalah DPTb yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu umumnya adalah pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya disuatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, ternyata mengalami berbagai kesulitan akibat proses pengurusan yang “njlimet”. Di masa PSBB dengan pembatasan-pembatasan physical distancing atau social distancing, hal tersebut tentu harus diantisipasi oleh penyelenggara pilkada,” tambahnya.

Pria yang juga merupakan Pengamat Lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mengingatkan, bahwa Pilkada kali ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil agar pilkada tidak dibajak kepentingan oligarki.

Dodi menuturkan, masyarakat saat pandemi ini menghadapi persoalan rumit sehingga membuat potensi money politic terjadi akan lebih memungkinkan.

“Penguasa dan Oligarki justru cenderung diuntungkan dengan kondisi pilkada saat pandemi seperti saat ini. Faktanya publik sedang dalam masa memerlukan kepedulian, tentu Oligarki lebih banyak akses untuk memupuk simpati pemilih,” ujarnya.

Menurut Dodi, perlu ada pengawasan yang cukup ketat karena bagi calon yang mempunyai akses langsung terhadap kekuasaan bisa saja berubah menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

Sementara bagi ‘mereka’ yang tidak memiliki akses langsung kepada kekuasaan, maka akan lebih kesulitan dalam keleluasaan bergerak dalam meraih simpati masyarakat.

“Untuk itu, beban justru ada pada pengawas pemilu yang harus ekstra keras memilah mana pelanggaran dan mana bukan, karena dalam kondisi darurat, bisa saja ada diskresi yang memungkinkan oligarki atau penguasa saat ini bisa membantu pasangan calon untuk melakukan kampanye dalam bentuk penanganan wabah,” sebutnya.

Dodi pun menyebut, kalaupun ada pihak Pasangan calon atas aksesnya kepada penguasa saat ini menggunakan bansos (bantuan sosial) untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan, maka demokrasi kita mengalami kemunduran. Dikatakan Dodi, Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis dan kurang mencerdaskan.

“Jika ada unsur memanfaatkan kondisi untuk kontestasi, maka Bawaslu harus sigap menyikapinya. Sementara bagi mereka yang bukan berasal dari bagian oligarki dan tidak mempunyai kondisi financial yang besar sepertinya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, selama tidak melanggar regulasi masa kampanye,” katanya.

”Karena bagaimanapun, kekuasaan itu miliki batas-batas yang harus dijaga,” tandasnya.