MCMNEWS.ID –  Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi), Lucius Karus, angkat bicara persoalan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ditengah wabah penyebaran Virus Corona Covid-19.

Lucius mengungkapkan, meski didalam peraturan belum ada ketegasan untuk memastikan pelaksanaan kunjungan kerja itu berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dikatakan Lucius, ada semacam dukungan formal agar kunjungan kerja tetap menjadi “zona gelap” yang akuntabilitasnya tak harus dipenuhi.

“Inilah yang mendorong kunker selalu akan dilakukan (oleh) anggota Dewan apapun alasannya, tak peduli ada bencana, tak peduli ada pandemi, bahkan tak peduli mereka sendiri merasa perlu dengan pelaksanaan kunker. Pokoknya harus jalan aja,” kata Lucius, ketika dikonfirmasi, Selasa malam, (14/4/2020).

“Yang jadi soal untuk kunker DPRD Tangsel itu bukan lagi soal apakah kunker itu bermanfaat atau apakah kunker itu punya hasil atau tidak? Wong mereka sendiri kayaknya ngga peduli hasilnya ada atau tidak kok?,” tambahnya.

Lucius mengungkapkan, Kegiatan kunker yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Tangsel itu tidak peduli terhadap keadaan. Bahkan dikatakan Lucius, para wakil rakyat itu tidak memikirkan kesehatan mereka.

“Selama ini kita menduga banyak rakyat yang belum paham soal jaga jarak fisik di musim Corona ini. Ternyata bukan cuma rakyat, wakil rakyat juga tak paham dengan misi physical distancing itu. Bagaimana rakyat banyak bisa tercerahkan jika wakil mereka saja ngga paham?” ungkapnya.

“Physical distancing itu yang nampak tak dipedulikan oleh para wakil rakyat yang kunker itu. Mereka juga abai dengan potensi mereka bisa tertular dan orang lain bisa tertular karena mereka. Ini mestinya soal yang sangat sederhana untuk dijadikan pertimbangan bagi mereka saat ingin tetap melaksanakan kunker,” lanjutnya.

Meski beralasan menjalankan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus), namun Lucius menjelaskan, bahwa kunker yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tangsel pada masa darurat ini bukan saja karena kegunaannya, tetapi soal hilangnya kemampuan berpikir jernih serta rasa terhadap situasi darurat.

“Alasan disetujui Bamus itu juga menegaskan betapa kerdilnya cara berpikir anggota DPRD. Hanya karena disetujui Bamus, mereka merasa suatu kegiatan tidak bisa dibatalkan atau ditunda?,” jelasnya.

“Kalaupun Bamus setuju, toh anggota DPRD masih punya akal kan untuk mempertimbangkan efek keputusan itu?, Saya kira sih alasan karena disetujui Bamus ini disaat seperti sekarang sulit untuk diterima sebagai produk berpikir manusia cerdas ala DPRD,” tandasnya.