MCMNEWS.ID – DPRD kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyurati Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel terkait aset Fasilitas Umum (Fasum) yang terletak di Perumahan Japos Graha Lestari, Pondok Aren.

Anggota DPRD kota Tangsel Fraksi Partai PSI, Emanuella Rida mengatakan, dalam surat yang dikirimkan tersebut, pihaknya mendesak agar BPKAD segera mencatatkan fasum tersebut. Pasalnya, aset tersebut disinyalir telah diverifikasi dan diambil alih sepihak oleh Pemkot.

“Ya waktu kami datang ke lokasi, warga itu bilang fasum yang ada di RW 08 itu sudah diambil oleh Pemkot pada 2016 lalu. Nah, waktu saya cek ke BPKAD, aset itu belum terdata disana (BPKAD). Alasannya harus melalui verifikasi dinas Perumahan dan Permukiman,” kata Rida saat ditemui wartawan, Selasa (11/2/2020).

“Saya datangi ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta). Di Disperkimta informasinya sudah diverifikasi dan benar telah diambil sepihak oleh Pemkot Tangsel. Pertanyaan saya, kenapa BPKAD sampai saat ini belum juga memasukan data fasum itu?” lanjutnya.

Rida melanjutkan, kejadian tersebut mendorong pihaknya untuk bersurat dan mendesak BPKAD agar segera memberikan pemberitahuan di fasum tersebut, bahwa lokasi itu adalah aset Pemkot Tangsel.

“Setelah saya ketemu dengan Pak Carsono dan Bu Era di Disperkimta, jelas bahwa BPKAD disinyalir tidak bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Karena fasum tersebut sudah diverikasi dan diambil sepihak oleh Pemkot, Kenapa belum juga dimasukan kedata aset ?” tanya nya.

“Ada informasi dari BPKAD bahwa aset itu datanya belum lengkap. Makanya BPKAD belum bisa memasukan data aset itu. Ya, itu alasan mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sebuah Aset Pemkot Tangsel yang juga Fasum warga di RT 09/08 Perumahan Japos Graha Lestari, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangsel yang berbentuk danau (situ) seluas sekira 4200m2 hilang hampir separuhnya karena dibangun kontrakan dan yayasan.

Ketua RW 08, Surapati mengatakan, bahwa pembangunan kontrakan dan yayasan mulai terlihat sejak 2016 lalu, kini sudah menutup sebagian fasum.

“Awalnya di site plan perumahan itu luasnya ada 4000an m2, namun berjalannya waktu, luasnya berkurang hingga 2000an m2, nah saat luasnya masih 2600an, diambil sepihak oleh Pemkot, namun seakan-akan dibiarkan, hingga 2016 lalu, mulai tuh dibangun sedikit-sedikit sama oknum-oknum, ada kontrakan, ada yayasan juga. Sekarang tinggal 1800an m2 aja,” kata Surapati kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020), seperti dikutip dari Hariankota.com.

“Bayangkan saja kalau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)nya Rp.3 juta per meter. Terus mereka bisa bangun yayasan, bangun kontrakan, itu siapa yang memberikan izin ke mereka, sementara mereka bangun diatas fasum warga, yang juga aset pemkot,” tambahnya.