MCMNEWS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) buntut kenaikan BBM.Rencana bantalan sosial sebesar Rp24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM.

“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ungkap Puan dalam keterangan dalam Parlementaria ,Senin (5/9/2022).

Puan menilai bahwa pengalihan subsidi perlu cepat diberikan agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Ia pun mendorong Pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.

“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucap Puan.

Pengalihan subsidi yang terbagi 3 yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp2,17 triliun.

Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Puan juga berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan.

Kemudia dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Puan berpendapata bila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, lanjut Puan, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) imbasnya karena biaya logistik kian meningkat di sektor usaha.

“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.

Ketua DPR RI pun meminta seluruh pihak baik dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

“Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.