MCMNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Demikian dikatakan Muslim saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Muslim meminta Pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.

“Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan kami memandang bahwa Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut,” tegas Muslim.

“Karena kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam,” lanjutnya.

Muslim menuturkan, Pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi. Contohnya, lanjut Muslim, seperti misalnya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN yang belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan dengan menaikkan harga BBM.

“Tak hanya itu, Pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung,” ungkapnya.

Lanjut membaca ke halaman berikutnya