MCMNEWS.ID – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Apendi, menyayangkan tindakan provokasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang diduga dilakukan oleh oknum Lurah menjelang Pilkada 2020 mendatang.

Apendi mengatakan, padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel telah memberikan surat edaran kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa PNS harus tidak berpolitik dan netral.

“Intinya kita sudah memberikan edaran kepada semua ASN dan sudah disampaikan juga kepada Bawaslu bahwa ASN itu harus netral,” kata Apendi, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Senin malam, (6/10/2020).

Apendi menyebut, pihaknya telah mendatangi oknum Lurah tersebut untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan sedang sakit.

Terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Lurah tersebut. dikatakan Apendi, akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Sementara jika terbukti ada pelanggaran, oknum Lurah akan mendapatkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Nanti akan dilanjuti oleh teman-teman Bawaslu, nanti Bawaslu akan membuatkan surat ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), baru nanti kita tunggu dari KASN,” katanya.

“Kalau ada yang melanggar, kita nanti ada sanksinya. Nanti Bawaslu akan merekomendasikan ke KASN, nanti kita ada hukuman PP 53,” tandasnya.