Alexander menyebut, hal itu terlihat dari kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), 90 persen diantaranya merupakan kasus di pengadaan barang dan jasa.

“Secara umum (potensi terjadinya korupsi di pemerintah daerah) itu pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Lapangan Cilenggang Tangsel, Jumat, (7/10/2022).

“Mungkin kalau kita cek itu, disini juga ada bu Kajari Tangsel, hampir 90 persen perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa,” lanjutnya.