MCMNEWS.ID – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tangsel, Yepi Suherman, menilai program susu dan makan siang gratis harus diperhatikan pelaksanaannya sampai ke tingkat terkecil.
Menurutnya, para petani harus dapat merasakan dampak dan manfaatnya secara langsung, dan kemandirian petani dapat terbentuk.
“Kalau saya berpandangan, karna belom ada pelaksanaan dan petunjuk teknisnya untuk pelaksanaannya di wilayah, intinya sih kalo memang tujuannya bisa menyerap para petani sangat bagus,” terang Yepi, Kamis, (28/3/2024).
“Mengapa demikian agar para petani kita atau para peternak, bisa meningkatkan usaha-usaha dan kualitasnya,” kata Yepi.
“Harapannya juga jika mau dilakukan program susu dan makan gratis, saya lebih mencederung bisa menempatkan petani lokal yah,” sambung Yepi.
Yepi melanjutkan, karna kalo program tersebut berjalan pastinya, bisa berjalan setiap hari secara otomatis nantinya dan butuh bahan baku setiap hari. Artinya misalnya begini petani penghasil sayuran supaya dapat bekerjasama dengan poktan.
Lalu, Yepi juga berkata, hasil Tani yang dihasilkan oleh petani harus dapat dirasakan tidak hasilnya untuk petani. Melihat kedepannya petani pun berharap dapat menghindari tengkulak atau permainan harga di pasar.
“Iya minimal begini program susu dan makan gratis itu tentu perlu bahan baku buat makan kan, dari pada di chathering, mungkin sayuran diluar petani bisa saja mereka beli ke pasar segala macem kan. Mungkin, mungkin harga pasar, tetapi kalo kerjasama dengan kelompok tani misalnya 40 kita iket perharinya, kita sudah pasti tahapnya sudah kita atur sesuai dengan harga petani kita, nah seperti itu maksudnya,” ungkapnya.
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa program makan siang dan susu gratis ini dicanangkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program ini sebagai bentuk membentuk ketahanan pangan dan kesejahteraan maupun kemandirian masyarakat Indonesia, khusunya kelompok tani.
Meskipun menurut Yepi diawal, perlu dibuat bagaimana pelaksanaannya di tingkat daerahnya karna bisa saja dijalankan melalui pengadaan lewat e-katalog.
“Nah setelah itu untuk penyedia, penyedia yang ada masuk e-katalog ada kita publikasi dulu komitmen dulu dengan pemerintah dengan pertanian, misalnya ada ikan berapa banyak, lelenya berapa banyak. Jadi kita bisa menghubungi petani ikan bisa dikerjasamakan di mereka sepertinya,” tandasnya.