MCMNEWS.ID – DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Barat dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membuatkan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang tata laksana kerja LPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

LPM menginginkan peraturan yang lahir dari provinsi sehingga peran LPM dapat dimaksimalkan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

LPM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat kelurahan.

Dalam Pertemuan Komisi l DPRD Provinsi Jawa Barat berjanji akan memperjuangkan keluarnya KEPGUB atau PERGUB untuk akselesari terbitnya Perda/Perwal atau Kepbup/kepwal LPM di Jabar dengan terlebih dulu membuat nota dinas kepada Gubernur. Demikian dikatakan oleh Bapak Yosa, anggota DPRD Prov Jabar Komisi I dari Fraksi Demokrat.

Perwakilan  dari DPD LPM Kab.Bekasi Sekaligus Pengurus DPD LPM Provinsi Drs. Dendi

Menyampaikan agar PERDA terkait LKD segera dikeluarkan dan DPD LPM Provinsi siap mengintruksikan kepada DPD LPM KAB/KOTA untuk mempersiapkan Berkas yang dibutuhkan terbitnya PERDA dan harapan besar agar Para Pimpinan Pemangku kebijakan bisa memahami dan mengabulkan apa yang sudah ada di Peraturan yang dibuat teruntuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Terutama Perda terkait peran,fungsi dan kedudukan Lembaga Masyarakat Desa (LPM).

(Enday Kunandar)