MCMNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, meminta pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera menyelesaikan data kemiskinan yang dinilai tidak akurat.

Hal itu dikatakan Hasbi saat bertemu Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi, beberapa waktu lalu, dalam kegiatan kunjungan spesifik di Gedung Negara Setda Lebak, Banten.

Pasalnya, ketidakakuratan data kemiskinan bagi yang berhak menerima bantuan sosial dari program Kementerian Sosial masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

Salah satunya data stunting penerima bantuan di Lebak yang terdaftar sebanyak 4000 warga, sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 40.000 warga. Terdapat perbedaan angka 36.000 warga Lebak, sangat jauh dari angka yang terdaftar by name dan by address.

“Mengapa (perbedaan) data tersebut bisa sangat jauh. Ini harus  segera dicari daripada akar masalahnya mengapa bisa demikian, pasalnya ini bersangkutan dengan nyawa manusia yang harus diberikan pertolongan,” kata Hasbi, ditulis Senin, (11/7/2022).

“Untuk itu saya dan Komisi VIII akan mengundang lintas Kementerian dan Lembaga, di masa sidang berikutnya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan juga kementerian atau lembaga terkait tentunya Badan Pusat Statistik (BPS), bisa duduk bersama guna mencari titik temu dari pada persoalan data yang akurat dan valid. Kendati demikian persoalan data sudah menjadi persoalan yang sangat klasik hampir 18 tahun masih saja tidak ada titik temu atau jalan keluar. Diharapkan dengan dengan adanya rapat gabungan bisa terpecahkan persoalan tersebut,” tambahnya.

Hasbi menjelaskan, persoalan ketidakakuratan data tidak hanya terjadi di Lebak, selama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, persoalan data kemiskinan masih simpang siur. Bahkan tidak hanya data kemiskinan, data disabilitaspun tidak akurat.

“Saya rasa kesimpangsiuran data tidak terjadi di Lebak saja, namun hampir bisa dikatakan di berbagai daerah. Dengan demikian karena data sangat penting perlu kiranya, saya berharap kita semua mencari jalan keluar agar persoalan keakuratan data yang valid bisa lebih di perbaiki kedepanya sehingga penerima bantuan bisa tersalurkan dan tepat sasaran,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Adi Sumardi, menjelaskan, saat ini persoalan data yang tidak akurat di Lebak masih saja terjadi, baik by name maupun by address.

Setiap kementerian yang memiliki program yang berkaitan dengan masyarakat pasti memerlukan data dan mereka pasti punya rujukan data sendiri, namun tidak memiliki bank data.

“Saya menginginkan Komisi VIII DPR RI bisa membahas terkait data harus ada satu pintu yang bisa mengakomodir data keseluruhan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, seperti jika ingin mengetahui data yang valid bisa masuk satu program yang berisi sumber data yang jelas. Dengan demikian keakuratan data yang dihasilkan di seluruh Indonesia bisa sama dan terjamin,” pungkasnya.