MCMNEWS.ID  –   Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara terkait penundaan pemilu 2024 di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/4). 

Wiranto pun menjawab penundaan pemilu 2024 tidak mungkin, lantaran perlu adanya Amandemen UUD.

Wiranto juga secara singkat menjelaskan kepada BEM Nusantara wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 secara rasional tidak mungkin terjadi.

“Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin. Mengapa? Yang pertama karena menyangkut UUD 1945, mengamandemen UUD itu persyaratannya berat sekali. Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia. Yang dipresentasikan dalam majority di MPR,” kata Wiranto usai bertemu BEM.

Menurut Wiranto, dari sembilan fraksi partai politik di DPR, enam di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara DPD, kata Wiranto, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.

“(Keanggotaan MPR) ditambah DPD. DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode,” ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan seharusnya memang terjalin komunikasi publik yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara pada pertemuan ini, antara lain, masalah kenaikan harga minyak goreng dan dugaan adanya kartel. 

Kemudian, masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.

BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan ditundanya Pemilu 2024.

Wiranto pun berpesan kepada para mahasiswa pada Ramadan kali ini seharusnya dilakukan dengan saling memaafkan satu sama lain. Sehingga menyikapi isu-isu yang berkembang dengan berkomunikasi dengan baik.

“Ketimbang panas-panas di jalan lebih baik kita bicara di ruangan yang adem. Ngomong bicara kira-kira bagaimana sih tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu ya tidak mungkin tidak mendengarkan,” katanya.